Bapenda Kutai Timur Sosialisasikan “QRIS” Metode Mudah Membayar Pajak Daerah

 

 

Liku.Sangatta ( 22/10/2022 ) Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang bertugas melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi untuk Kutai Timur

 

Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) yang dipimpin Kepala Syahfur., S.Sos., M.Si dan Supianti., S.Sos.,sebagai Plt Sekretaris terus melakukan inovasi program dan terobosan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

 

Salah satunya terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan sebuah aplikasi metode pembayaran pajak yaitu “QRIS” untuk memudahkan wajib paka ( wp) membayar pajak tanpa harus datang ke kantor Bapenda

.

Menurut Syahfur, QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

 

“Aplikasi QRIS ini masyarakat sangat dimudahkan membayar pajak daerah secara elektronik melalui seluruh Bank di Indonesia”kata Syahfur Kepala Bapenda Kutim diruang kerjanya,Jumat,21/10/2022

Ia mengatakan, pembayaran tidak perlu lagi antri ke bank, cukup dengan chanel yang kita sediakan salah satunya “QRIS” sangat mudah tidak perlu datang ke kantor Bapenda Kutim lagi

 

“Ya, ini pelan-pelan kita sosialisasikan cara mudah bayar pajak dengan QRIS”kata Syahfur dengan senyum khasnya.

 

Dengan QRIS ini, lanjut Syahfur didampingi Kasubid Simon Ploris Kesubid Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan dan Budi Kabid Penagihan, Wajib Pajak seandainya  kalau sendainya membayar pajak kendaraan bermotor dengan KIR bisa juga.

 

“Nda perlu antri ke Bapenda dan Bank, juga bisa pembayaran e-comer seperti gopay, linkaja,toko pedia dengan Dana bisa dimana saja dan kapan saja. Kapan saja dimana saja cukup di HP”kata Syahfur juga didampingi Deni Kabid Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan.

 

Ini daftar jenis pajak daerah kabupaten kutai timur terdiri dari, pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, Pajak Reklamasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolahan Hak Ayas Tanah dan Bangunan (liku)